Pilkada dan Persoalan Pendidikan di Daerah

 Deni Kurniawan As'ari Ketua Umum PP Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB) 

PILKADA serentak 2020 sempat menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh menunjukkan sikap ketidaksetujuannya untuk digelar. Biasanya, pilkada direspons dengan sangat antusias. Namun, kini dibayangi kekhawatiran masyarakat. Belum tuntasnya kasus pandemi covid-19, menjadi salah satu alasannya. Namun, rupanya pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada pada Desember nanti. Menurut data KPU RI, setidaknya ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada di penghujung 2020. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Temukan lebih banyak

Tulisan ini akan menyoroti tentang hasil pilkada dan persoalan pendidikan di daerah. Salah satu tujuan pilkada ialah memilih pemimpin pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemimpin yang terpilih dari pilkada inilah yang turut menentukan hitam putihnya dunia pendidikan di daerah. Pemimpin daerah, seperti yang kita mafhum memiliki power untuk mengatur daerah yang dipimpinnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak sedikit pemimpin daerah, selama ini yang kurang peduli dengan persoalan pendidikan.

Pilkada serentak 2020 diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang peduli dan paham persoalan pendidikan serta berkomitmen untuk membereskan persoalan pendidikan di daerahnya. Salah satu persoalan pendidikan di daerah yang selama ini mengemuka ialah masih rendahnya kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Banyak guru PNS yang pensiun dan digantikan perannya oleh guru honorer. Namun, faktanya kesejahteraan guru honorer masih belum mendapat perhatian serius dari pemimpin daerah. Tak dinafikan, sudah ada sejumlah pemimpin daerah yang menunjukkan kepedulian, tapi jumlahnya masih sedikit.

Oleh karena itu, para pemilih di berbagai daerah, khususnya di 270 daerah, mesti memperhatikan sosok yang akan dipilihnya. Pastikan memilih kandidat yang betul-betul peduli terhadap dunia pendidikan dan berkomitmen untuk mau meningkatkan kesejahteraan guru di daerahnya.

Para pemilih juga dapat mengecek track record kandidat sebelumnya. Apakah punya rekam baik terkait dengan pendidikan. Hal ini penting mengingat betapa sosok pemimpin daerah menjadi penentu utama dalam kemajuan suatu daerah. Terutama kekuasaan dalam budgeting.

Jika masyarakat memilih pemimpin daerah yang peduli pendidikan, akan lahir para pemimpin daerah yang benar-benar memiliki political will dan good will dengan kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pemimpin daerah yang benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Pemimpin daerah yang mengimplementasikan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Sumber: https://mediaindonesia.com/pilkada/359408/pilkada-dan-persoalan-pendidikan-di-daerah

Memberdayakan Forum MGMP

Oleh : Deni Kurniawan As’ari, M.Pd. | Ketua Umum PP PPIB 

Forum MGMP ini dirancang se­ba­gai wahana belajar se­panjang hayat antarguru. Tempat di mana ide-ide segar dan inovasi pembelajaran lahir dari pengalaman nyata di kelas. Namun, idealitas itu kerap ja­uh dari kenyataan. Banyak MG­MP di sekolah dan madrasah yang hidup segan, mati pun tak mau. Secara struktur mungkin masih ada kepengurusan, tetapi aktivitasnya nyaris tak terdengar. Tak sedikit MGMP yang baru ber­geliat ketika ada suntikan dana dari pemerintah berupa block grant. Ironisnya, muncul pula pleset­an yang menohok: “Mulih Gasik, Mampir Pasar”. Sindiran ini meng­gambarkan sebagian ok­num pengurus yang menjadikan MGMP sekadar ajang kum­pul-kumpul tanpa makna akademik. Padahal, MGMP me­mi­liki peran amat penting da­lam peningkatan mutu pendidik­an.

Mantan Wakil Mendiknas Prof.­ Fasli Jalal (2005) pernah me­negaskan, MGMP me­ru­pakan sarana efektif pembina­an profesionalisme guru dalam semangat oleh, dari, dan untuk guru. Forum ini idealnya menjadi tempat guru menemukan solusi atas pro­blem nyata di ruang kelas, mu­lai dari strategi pembelajaran, penilaian, hingga adaptasi terha­dap perubahan kurikulum. Arief Achmad (2004) meru­mus­kan sedikitnya enam tujuan utama MGMP: pertama, mening­katkan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kedua, meningkatkan profesionalis­me serta pemerataan mutu pendidikan. Ketiga, menjadi ruang diskusi pemecahan masalah pembelajaran. Keempat, memperoleh informasi terbaru seputar kurikulum, metodologi, dan teknologi pendi­dikan.

Kelima, berbagi hasil pe­la­tihan, penelitian, dan inova­si, dan keenam menjadi agen refor­ma­si sekolah/madrasah me­nuju pembelajaran yang efektif. Sayangnya, dari pengamatan pe­nulis di lapangan, MGMP saat ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) MGMP yang aktif dan produktif, (2) MGMP kurang aktif, bergerak jika ada da­na, dan (3) MGMP tidak aktif sa­ma sekali. Kondisi terakhir inilah yang paling memprihatinkan. Agar MGMP kembali berdaya dan berfungsi optimal, ada enam strategi yang layak dipertimbang­kan. Pertama, kepemimpinan yang kuat. Kedua, komitmen ko­lektif. MGMP yang tangguh lahir dari rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Ketiga, program kerja yang jelas dan terukur. Ke­empat, du­kung­an berbagai pihak. Kelima, kemandirian pendanaan.  

Keenam, pembina­an berkelanjutan. Dinas pendi­dik­an perlu ha­dir secara nyata memberikan pembinaan, evalua­si, dan fasilitasi agar MGMP berjalan di jalur yang benar dan berdaya guna. Sudah saatnya MGMP bangkit dari tidur panjangnya. Di tengah derasnya perubahan kurikulum dan teknologi digital, guru tidak bisa berjalan sendirian. Forum MGMP menjadi rumah besar tem­pat berbagi, berkolaborasi, dan saling menguatkan. Jika forum ini diberdayakan de­ngan se­rius, MGMP dapat men­jadi pusat penggerak pening­katan mutu pen­didikan, di­mulai dari ruang kelas, oleh guru yang mau belajar, dan untuk murid yang terus berkembang. ***

Sumber Artikel berjudul " Memberdayakan Forum MGMP ", selengkapnya dengan link: https://koran.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3039802603/memberdayakan-forum-mgmp?page=2